Angka Garis Batas Kemiskinan BPS, Jauh dari Realitas
MEDAN : Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia bulan Januari 2023, bila Anda lajang dengan pendapatan sehari sekitar Rp 17.851, maka Anda menurut BPS tidak termasuk miskin di Indonesia. Inilah batas Garis Kemiskinan yang dipakai oleh BPS RI.
Menurur H Andy Azisi Amin SE MSc, Caleg PKS DPRD DKI, Nomor Urut 2, Dapil 4 Jaktim meliputi daerah Matraman, Pulogadung dan Cakung.mengatakan pada tanggal 9 Mei 2023, Menkeu Sri Mulyani Indrawati membuat pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. SMI demikian namanya biasa disingkat, menyebutkan kalau Bank Dunia mengganti data kemiskinan di Indonesia maka jumlah orang miskin di Indonesia akan menjadi 40% dari total jumlah penduduk Indonsia.
Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia bulan Januari 2023, bila Anda lajang dengan pendapatan sehari sekitar Rp 17.851, maka Anda menurut BPS tidak termasuk miskin di Indonesia. Inilah batas Garis Kemiskinan yang dipakai oleh BPS RI. Pendapatan Rp17.851 sehari menurut BPS di atas sudah termasuk:
1). Pangan
2). Sandang
3). Rumah
4). Pendidikan
5). Kesehatan
6). Transportasi
7). BBM
8). Air atau Aqua
9). Biaya Listrik
10). Pulsa telepon
11). Rokok
12). Dan lain-lain.
“Angka Garis Kemiskinan pendapatan Rp 17.851 di atas tentu sangat jauh dari realitas. Apa bisa cukup membayar belasan jenis barang bahkan sampai 52 jenis barang yang disebut BPS, dengan uang Rp 17.851? Pemerintah Indonesia sebaiknya mengikuti Garis Kemiskinan yg dianjurkan oleh Bank Dunia yaitu pengeluaran atau pendapatan per kapita Rp 785.000 per bulan atau Rp 26.175 per hari,” urainya pada Rabu (10/05/2023).
Angka Bank Dunia di atas cukup konservatif, walaupun masih pas-pasan sifatnya. Tapi masih lebih sesuai realitas dibanding Garis Kemiskinan BPS dengan pendapatan per kapita sekitar Rp 17.851 per hari, untuk pengeluaran pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, pulsa, bbm, listrik, rokok, dan lain-lain. “Memang ada konsekuensinya, jumlah orang miskin Indonesia kemudian menjadi 140 juta. Tapi ada manfaat besar bagi NKRI yaitu kebijakan APBN bisa diprioritaskan kepada 140 juta penduduk untuk pengentasan kemiskinan. Manfaat lain yang justru sangat penting, kebijakan anggaran akan menjadi tepat sasaran,” tutupnya.nrd/kba
